-
Undang-Undang Nomor 7 (drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
-
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
-
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
-
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
-
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
-
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
-
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
-
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
-
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
-
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
-
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
-
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
-
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
-
Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
-
Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
-
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
-
Qanun Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Selatan Tahun 2016-2036;
-
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun 2019;
