Jum, 3 April 2020
Website ini dikelola oleh Bagian Hukum Setdakab. Aceh Selatan

  1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang SistemĀ  Kesehatan Nasional;
  14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun 2019;

Berita Terbaru

Berita SKPA Terbaru