-
Undang-UndangNomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
-
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman;
-
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
-
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
-
Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
-
.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
-
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
-
Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun 2019;
