Sel, 22 September 2020
Website ini dikelola oleh Bagian Hukum Setdakab. Aceh Selatan

  1. Undang-UndangNomor 7 Tahun 1956  tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Permukiman;
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  sebagaimana  telah  diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
  14. .Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan Tahun 2019;

Berita Terbaru

Berita SKPA Terbaru